Tanggerang—Penjabat (Pj) Wali Kota (Walkot) Tangerang Nurdin, didaulat sebagai salah satu pembicara dalam acara Talkshow Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis (TB) yang digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) di Pos Bloc, Jakarta, Kamis (2/5/2024). Dalam rangkaian Puncak Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia (HTBS) tersebut, Nurdin menjabarkan, berbagai upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam meminimalkan masyarakat yang teridentifikasi TB dari program preventif hingga kuratif. “Dimulai dari program-program yang disiapkan Pemkot Tangerang, termasuk ketersediaan anggaran untuk penanganan TB,” ujarnya dalam siaran pers. Nurdin menjelaskan, Pemkot Tangerang melibatkan lebih dari 1.000 kader posyandu yang ada di Kota Tangerang dalam penanganan TB. Baca juga: Korupsi BLT Covid-19, Mantan Kades di Tangerang Divonis 2,5 Tahun Penjara Mereka disebut sebagai kader Aksi Skrining Mandiri Berbasis Masyarakat TB (Asmara TB) yang bertugas melakukan skrining awal bagi masyarakat terindikasi TB serta melakukan pendampingan bagi para penderita TB. “Satu posyandu satu kader, dan di Kota Tangerang ada 1.200 posyandu,” ujar alumnus Universitas Indonesia (UI) itu. Tak hanya itu, kata dia, Pemkot Tangerang juga melibatkan peran dari pelajar di Kota Tangerang sebagai pemberi edukasi kepada sesama pelajar dan keluarga sejak 2022. Mereka mengedukasi tentang pencegahan dan pengobatan TB lewat program Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC (Ransel TBC) di Sekolah. “Ransel TBC mengintegrasikan edukasi dan skrining TBC dengan program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang ada di setiap sekolah,” jelasnya. Selain itu, Nurdin mengatakan, Pemkot Tangerang melakukan strategi Public Private Mix (PPM). Ini merupakan strategi kolaboratif dengan melibatkan rumah sakit (RS) swasta untuk melayani masyarakat yang terjangkit TB, baik untuk pemeriksaan maupun pengobatan. Baca juga: Tangerang-Yantai Sepakat Jadi Sister City, Pj Walkot Nurdin Teken LoI Persahabatan “Di Kota Tangerang terdapat 33 RS swasta, ditambah 1 RS milik pemerintah daerah (pemda). Semua fasilitas kesehatan (faskes) melayani pasien TBC dengan pembiayaan yang dikaver melalui universal healthcare (UHC) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” jelasnya.
