Onenewslampung, Lampung— Runtuhnya kedaulatan, matinya demokrasi akibat ulah DPR, yang menjadi polemik nasional satu pekan terkahir membuat mahasiswa dan rakyat gerah, bukan hanya jakarta sebagai pusat Nasional, Lampung pun mengambil bagian dalam mengawal Tegaknya Demokrasi. Jumat (23/08).
Usut punya usut, Gerakan aksi yang diikuti oleh gelombang mahasiswa dari berbagai elemen serta perguruan tinggi se-Lampung, menyampaikan orasi politiknya di depan ribuan mahasiswa dengan antusiasme demi tegaknya demokrasi.
Koalisi Gerak yang dikomandoi oleh ketua DPP AKAR Lampung Indra Musta’in mengatakan, bahwa pihaknya ikut secara langsung dan hadir atas nama rakyat di dalam aksi penolakan RUU Pilkada.
“Kehadiran kami atas keterpanggilan hati nurani terkait revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh DPR RI dalam rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada,” Jelas Indra kepada awak media. Di gedung DPRD Lampung.
Sehingga, kata dia, Rapat panja yang tidak ingin menyakomodir Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70 tersebut yang menjadi kegaduhan Nasional.
“Meski rapat revisi undang- undang telah di tunda, dan tidak jadi diputuskan oleh DPR RI mahasiswa dan rakyat khawatir DPR RI masih terus akan melanjutkan dalam detik detik terakhir, kekhawatiran kita tiba- tiba tunda tiba tiba putus revisi yang mengabaikan putusan MK itu terjadi di gedung Rakyat, hal inilah yang membuat sebagai rakyat akan terus membersamai mahasiswa untuk sama sama menegakkan demokrasi atas dasar kedaulatan rakyat,” tegas Indra aktifis pro rakyat.
Selain itu, sambung Indra, dalam kesempatan itu turut hadir juga dalam aksi penolakan RUU Pilkada yakni ketua Gepak Yudi Hasim ikut mengawal demokrasi Sebagai LSM, ormas dan OKP demi menjaga marwah konstitusi dalam bernegara, “Kami puluhan LSM dan ormas semua bergerak siang sampe sore ini mendukung gerakan Mahasiswa, sebagai rakyat demi tegaknya kedaulatan rakyat,” terang Yudi pada media
Lehh jauh Yudi mengungkapkan DPR hari ini sangat lacur dan telah mengkhianati rakyat secara nyata dan jelas, maka kita semua tidak akan diam dan akan terus mengawal sampai PKPU benar benar terbit dengan mengakomodir Putusan MK terkait calon kepala daerah, “jangan di kebiri konstitusi oleh para pengkhianat rakyat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, meski jalanya aksi berjalan damai, namun sedikit membuat rasa kecewa kepada demonstran, karena perwakilan fraksi dari DPRD Lampung tidak menemui mahasiswa demo.
“Sampai aksi akan ditutup fraksi- fraksi DPRD tidak nampak dan tidak menemui mahasiswa dan rakyat, Sebelum membubarkan massa aksi Cipayung juga akan kembali menggelar aksi untuk Senin (02/09) mendatang untuk memboikot pelantikan DPRD terpilih, senada di sampaikan oleh Indra Mustain dalam aksi tersebut akan kembali turun aksi untuk bersama memboikot pelantikan DPRD Lampung,” tandasnya
(TIM)
